SURABAYA – Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 yang rata-rata hanya mencapai 68 persen di seluruh Indonesia, menjadi perhatian Komisi II DPR RI. Hal itu seperti disampaikan Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin. Padahal, menurut data KPU, partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 mencapai 81,78 persen.
Atas kondisi itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengungkap, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi faktor menurunnya tingkat partisipasi pemilih tersebut. Pertama, kata dia, kejenuhan yang dirasakan masyarakat ketika Pemilu dan Pilkada berlangsung pada tahun yang sama. “Kejenuhan akan pemilihan dalam tahun yang sama itu yang paling nyata,” kata Dede kepada Parlementaria, mengutip dpr.go.id, Jumat (6/12/2024).
Faktor kedua, menurut Dede adalah biaya Pilkada yang cukup tinggi, sehingga calon-calon yang yang dihadirkan bukanlah yang diharapkan masyarakat. “Mungkin yang diharapkan tidak mampu, karena cost-nya yang begitu besar apalagi sekarang serentak dengan Pilkada daerah lainnya,” jelasnya.
Faktor selanjutnya, imbuh Dede, kurangnya sosialisasi dari KPU untuk merangkul pemilih pemula yang merupakan generasi muda. “Menggapai para pemilih pemilih pemula yang notabenenya sekarang kan banyak yang generasi-generasi muda, gen z itu juga kurang mampu merangkul, ya baik pesertanya maupun juga dari sosialisasi KPU,” lanjutnya.
Untuk itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan Komisi II akan mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan Pilkada serentak yang pada tahun ini dilaksanakan di tahun yang sama dengan Pemilu.
“Itu sebabnya kami berpikir kami perlu evaluasi ke depan. Apakah perlu kita bedakan tahunnya sehingga euforia untuk memilihnya itu menjadi sangat besar. Karena kalau masyarakatnya terus ogah-ogahan males atau calonnya yang kurang menarik bagi mereka yang mereka tidak akan datang gitu,” kata Dede.
Partisipasi Pemilih di Banten Cuma 66 Persen
Sementara itu, partisipasi pemilih di Banten pada Pemilihan Gubernur tahun 2024, juga jauh di bawah target KPU Provinsi Banten.
Berdasarkan olah data formulir D Hasil Kabupaten/kota yang diperoleh dari laman pilkada2024.kpu.go.id, angka partisipasi pemilih di Banten hanya mencapai 5.908.176 pemilih dari total pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 8.926.662 pemilih atau hanya mencapai 66 persen di bawah target KPU Banten yaitu 75 persen.
Di sisi lain, bahkan KPU RI menetapkan target partisipasi di Pilkada sebesar 82 persen. Jika dibandingkan dengan angka partisipasi di Pilkada Banten 2017, partisipasi pemilih hanya naik sekitar 3 persen yang kala itu mencapai 63 persen. Saat Pemilu tahun 2024, yang dilaksanakan Februari, angka partisipasi pemilih di Banten mencapai 83 persen.
Lihat juga Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Serang Tak Capai Target, Pengamat Sebut Pemilih Jenuh
Menanggapi fenomena tersebut, pengamat sekaligus Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar mengatakan, masyarakat jenuh untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November lalu.
“Secara teknis masyarakat bosan, kemarin Pemilu dilanjut Pilkada. Lalu kondisi cuaca jadi faktor,” katanya melalui sambungan telepon, Jumat, (06/12/2024).
Selain itu, kata Usep, masyarakat juga melihat bahwa Pilkada semakin tidak menarik. Karena, dia menilai, dari 2 pasangan calon Gubernur Banten yang bertarung dinilai tidak ada yang berpihak pada rakyat. “Soal kompetisi ini masyarakat tidak melihat calon yang diinginkan oleh rakyat,” tuturnya.
Dikatakan Usep, kandidasi calon yang lebih ditentukan oleh elit partai ketimbang aspirasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor penyebab. “Kalau di survei sebelum Pilkada bukan orang yang sekarang kompetisi yang diharapkan. Tapi yang muncul adalah orang diluar dugaan,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota KPU Banten Aas Satibi mengaku harus mengkaji terlebih dahulu untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan target partisipasi tidak tercapai. “Faktornya harus dikaji karena tidak merata angka partisipasi nya. (Meskipun demikian), partisipasi meningkat (dibandingkan Pilkada 2017) meskipun tidak mencapai target,” ujarnya di kantor KPU Banten.
Dikatakan Aas, dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat untuk Pilkada 2024, KPU melakukan sosialisasi secara tatap muka maupun melalui media sosial dan media massa. Selain itu, kata dia, pihaknya juga bekerjasama dengan berbagai organisasi kepemudaan dalam rangka peningkatan partisipasi.
“Upaya yang dilakukan itu tentu dalam berbagai macam cara diantaranya ada yang dalam bentuk tatap muka, ada yang dilakukan dalambbentuk sosialisasi lewat media. Ada yang dilakukan melalui alat peraga. Ikhtiar itu dilakukan menurut kami cukup maksimal,” tuturnya.
Terkait besaran anggaran sosialisasi, Aas mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa biayanya. Secara umum anggota penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024 mencapai sekira Rp499 miliar, yang 40 persennya dikelola untuk membiayai kegiatan di KPU Provinsi Banten. (red/ukt)
