BANTEN – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri instruksikan seluruh kadernya yang dilantik jadi kepala daerah menunda keikutsertaannya dalam retreat di Magelang.
Diketahui, retreat para kepala daerah dilaksakan sesuai perintah Presiden Prabowo yang dilaksanakan Kementwrian Dalam Negeri.
Instruksi Ketum PDIP tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati. Surat tersebut merespon atas ditahannya Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertepatan dengan dilantiknya kepala daerah secara serentak oleh Prabowo di Istana Negara pada Kamis, (20/02/2025).
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis Megawati dalam surat yang beredar tersebut.
Apabila ada kepala daerah yang sedang dalam perjalanan menuju Magelang, Megawati mengintruksikan agar berhenti dan menunggu arahannya lebih lanjut. Ia juga meminta kadernya untuk tetap berada dalam komunikasi aktif.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tegas Megawati.
Masih dalam surat tersebut, Megawati mengatakan instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi. Khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.
Adapun kader PDIP di Banten dan dilantik oleh Prabowo yakni Hasbi Ashiddiqie Jayabaya yang berpasangan dengan Amir Hamzah. Sementara di wilayah lain seperti Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan PDIP hanya menjadi partai pengusung kepala daerah yang dilantik. (ukt)
