Datangi Kantor Bawaslu RI, Koalisi Peduli Demokrasi Desak Anggota Bawaslu Kabupaten Serang Diberhentikan
JAKARTA – Koalisi Peduli Demokrasi Provinsi Banten mendesak Bawaslu RI memecat seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Serang sebagai buntut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pilkada Kabupaten Serang.
Bawaslu Kabupaten Serang dinilai gagal menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilihan. Koalisi Peduli Demokrasi Provinsi Banten menggelar aksi bisu di depan kantor Bawaslu RI, sembari membentangkan spanduk bertuliskan “Bawaslu gagal awasi Pilkada Kabupaten Serang, Pecat Komisioner Bawaslu Kabupaten Serang”.
Perwakilan Koalisi Peduli Demokrasi yang juga Direktur Eksekutif Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) Jhody Fauzi mengatakan, putusan MK Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berujung PSU di seluruh TPS tidak terlepas dari berbagai rentetan peristiwa dugaan pelanggaran sebelumnya. Dugaan-dugaan pelanggaran tersebut terjadi akibat gagalnya fungsi pengawasan Bawaslu di Pilkada Kabupaten Serang.
Tegas Jhody, jauh sebelum MK memutus perkara tersebut, berdasarkan data yang dirilis oleh
Bawaslu Kabupaten Serang tertanggal 13 November tahun 2024, setidaknya terdapat 32
laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pilkada Kabupaten Serang. Baik yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 Andika Hazrumy-Nanang Supriatna maupun yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2 Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas.
Lihat juga Andika Hazrumy Dapat Kesempatan Kedua, MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Serang
Dalam catatan pelanggaran tersebut, kata Jhody, di dalamnya terdapat laporan terkait dugaan keterlibatan Mendes-PDT, Apdesi Kabupaten Serang, maupun deklarasi dukungan yang dilakukan oleh kades di Kecamatan Mancak. Tak hanya itu, tertanggal 25 November 2024 Bawaslu juga sempat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 2 orang yang hendak membagikan politik uang di wilayah Kecamatan Carenang.
“Dari sekian banyak rentetan peristiwa pelanggaran yang ada, tak satu pun pelanggaran yang ditindak secara tegas oleh Bawaslu Kabupaten Serang. Bawaslu telah gagal menjalankan tugas dan fungsinya,” katanya di depan kantor Bawaslu RI, Jumat, (28/02/2025).
Pihaknya menilai bahwa Mahkamah sejatinya hanya mempertegas bahwa telah terjadi pelanggaran di Pilkada Kabupaten Serang yang akhirnya memengaruhi kemurnian suara pemilih.
“Bawaslu Kabupaten Serang telah abai dan tidak professional dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas Pemilu. Jika mereka punya malu, sebaiknya mereka mengundurkan diri tanpa diminta,” tegasnya.
Jhody menilai apabila PSU dilaksanakan dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Serang yang saat ini masih menjabat berpotensi kembali memunculkan persoalan baru dikemudian hari.
“Tidak menutup kemungkinan hasil PSU ini akan di PSU kan kembali apabila tidak diawasi secara ketat dan intensif,” ungkapnya.
Jhody berharap Bawaslu RI tidak menutup mata terhadap perilaku anak buahnya di bawah. Ia menilai perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perilaku penyelenggara di Kabupaten Serang.
Selain menjadi catatan kelam gelaran demokrasi di Kabupaten Serang, PSU tersebut juga akhirnya menimbulkan kerugian negara. Karena harus ada alokasi anggaran kembali yang cukup besar untuk pelaksanaan PSU.
“PSU itu membutuhkan biaya Rp45 miliar, inikan anggaran seharusnya untuk alokasi lain. Tapi karena PSU harus dialihkan untuk PSU,” jelasnya.
Adapun tuntutan Koalisi Peduli Demokrasi yaitu:
- Mendesak Bawaslu RI untuk memberhentikan seluruh jajaran Komisioner Bawaslu Kabupaten Serang
- Lakukan rekrutmen Panwascam dan PKD kembali karena tidak professional dalam menjalankan tugasnya selama gelaran Pilkada 2024
- Bawaslu RI harus melakukan monitoring secara intensif dan mengambil alih fungsi pengawasan selama PSU dilaksanakan. (ukt)
