BANTEN – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Serang pada semester I tahun anggaran 2025 baru mencapai 44,99 persen dari total alokasi anggaran.
Asisten Daerah (Asda) II Kota Serang, Yudi Suryadi menyebutkan, hingga akhir Juni 2025, belanja daerah yang terealisasi mencapai Rp722,68 miliar atau 44,99 persen. Sementara itu, dari sisi pendapatan, Pemkot Serang berhasil membukukan Rp835,99 miliar atau setara 52,66 persen dari target pendapatan tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp1,5 triliun.
“Target pendapatan 2025 sebesar Rp1,5 triliun, dan kita sudah mencapai lebih dari 52 persen,” ujarnya, Selasa (22/07/2025).
Baca juga APBD Banten Rp11 Triliun, Porsi Anggaran Sosial Tak Sampai 1 Persen
Yudi mengklaim, capaian pendapatan tersebut sebagai sinyal positif, karena berada di atas setengah target dalam waktu enam bulan. Sementara untuk realisasi belanja, meski masih di bawah 50 persen, pihaknya optimistis akan ada peningkatan signifikan pada semester II.
Dikatakan Yudi, Dinas Sosial (Dinsos) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan penyerapan terendah yakni sebesar Rp5 miliar atau 26,89 persen. Hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya tambahan anggaran hasil pergeseran yang belum sempat direalisasikan pembayarannya.
“Di Dinsos sempat terjadi pergeseran anggaran dan ada kendala non-teknis seperti pergantian Plt, sehingga realisasinya masih rendah. Tapi ini akan kita evaluasi pada APBD Perubahan nanti,” katanya.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Serang berhasil mencatatkan penyerapan anggaran tertinggi pada semester I 2025 dengan realisasi mencapai Rp58 miliar atau 52,90 persen. Capaian tersebut sebagai sebuah terobosan dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur fisik di Kota Serang.
“Ini sebuah terobosan. Bisa dibuktikan yang biasanya PUPR itu penyerapannya tinggi di akhir tahun, sekarang sudah peringkat pertama sampai di bulan Juni 2025,” jelasnya.
Menurutnya, capaian ini sangat sesuai dengan harapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang yang menginginkan adanya akselerasi dalam penyelesaian masalah yang bersifat fisik untuk kepentingan masyarakat.
“Yang jelas ini sesuai harapan dari pimpinan, bahwa ternyata PUPR mampu melakukan penyerapan anggaran dengan baik sesuai program wali kota,” imbuhnya. (ukt)
