BANTEN – Mahasiswa menyebut kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Serang Budi Rustandi -Nur Agis Aulia sebagai pemimpin yang hanya mengejar populis namun gagal penuhi janji 100 hari kerja.
Mahasiswa yang tergabung dalam Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Serang menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Walikota Serang pada Kamis, (12/06/2025). Mereka menyebut Budi-Agis sebagai pemimpin populis yang gagal memenuhi janji 100 hari kerja.
Jenlap Aksi, Erlan Priadi mengatakan, salah satu kebijakan yang membuat Budi-Agis layak disebut pemimpin populis yakni membawa siswa nakal ke barak pramuka. Menurutnya, kebijakan tersebut hanyalah meniru kebijakan Pemerintah Jawa Barat yang memasukkan siswa nakal ke barak militer.
“Kepemimpinan Budi-Agis lebih pada fomo atau populis. Hanya mengikuti tren zaman. Mereka fomo tidak tahu arti makna pendidikan,” tegasnya.
Lihat juga Walikota Sering Gunakan Mobil Mewah Berplat Merah, Begini Penjelasan Setda Pemkot Serang
Selain menyebut Budi-Agis sebagai pemimpin populis, Erlan juga menyoroti empat program unggulan 100 hari kerja. Seperti Serang Bersih, Serang Sehat, Serang Menyala, dan Pendidikan Meubelair, yang menurutnya tidak berjalan secara optimal.
“Ada beberapa yang terlaksana, tapi tidak komprehensif. Ini menunjukkan bahwa mereka belum serius mewujudkan janji kampanye,” tudingnya.
Salah satu poin kritik utama adalah masalah kemiskinan di Kota Serang yang dianggap tinggi untuk ukuran ibu kota provinsi. Menurutnya, angka kemiskinan di Kota Serang mencapai 10 persen dari total populasi. Bahkan, banyak warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.
“Bagaimana bisa ibu kota provinsi masih berada pada kondisi seperti ini,” katanya.
Erlan juga menuntut agar pemerintah kota memberikan ruang hidup yang layak bagi kelompok masyarakat termarjinalkan. Mereka menilai bahwa pembangunan kota terlalu terpusat di kawasan perkotaan saja dan mengabaikan wilayah pinggiran.
“Pembangunan hanya fokus di pusat kota. Warga di daerah pinggiran seperti tidak dianggap bagian dari Kota Serang,” pungkasnya.
Tak Temui Pendemo
Terkait unjuk rasa mahasiswa, Walikota Serang Budi Rustandi enggan menemui mahasiswa malahan kader Partai Gerindra ini menyebut demonstrasi mengganggu ketertiban.
Budi lebih memilih audiensi yang tertib ketimbang aksi jalanan yang dianggap mengganggu ketertiban umum.
“Demonstrasi itu memang hak masyarakat, tapi saya lebih berkenan jika dilakukan dalam bentuk audiensi. Diskusinya akan lebih masuk dan tidak mengganggu ketertiban umum,” ujar Budi di halaman kantor Walikota Serang, Kamis (12/06/2025).
Budi mengatakan, 100 hari kerja bukanlah tolok ukur keberhasilan suatu pemerintahan, melainkan momentum untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan selama lima tahun ke depan.
“100 hari kerja itu momen penting untuk membangun fondasi arah pembangunan lima tahun ke depan,” tuturnya.
Menanggapi kritik mahasiswa soal kegagalan program kerja, Budi menyatakan bahwa pihaknya tetap menyerap aspirasi, namun mengingatkan agar aksi tidak menimbulkan dampak negatif.
“Saya menyerap tuntutannya. Tapi lebih baik disampaikan dengan tertib, jangan sampai memancing hal-hal yang tidak diinginkan atau merusak fasilitas publik,” katanya.
Budi menambahkan, ia mengajak kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk aktif memberi masukan dalam bentuk dialog konstruktif agar roda pemerintahan bisa berjalan lebih baik.
“Saya sangat terbuka untuk diskusi. Kami di pemerintahan siap menerima masukan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Serang,” jelasnya. (ukt)
