Gelombang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Banten bergerak dalam skala yang tidak kecil. Di lingkungan pemerintah provinsi, sekitar 9.709 pegawai telah diangkat sebagai PPPK, ditambah 4.631 PPPK paruh waktu yang memperkuat layanan publik. Pemerintah provinsi bahkan pernah mengusulkan lebih dari 11 ribu formasi sebagai bagian dari penataan tenaga non-ASN.
Di tingkat kabupaten/kota, skalanya juga besar. Lebih dari 5.500 PPPK telah dilantik di Kota Tangerang. Di Kabupaten Tangerang, jumlah PPPK paruh waktu mencapai sekitar 8.205 pegawai. Sementara itu Kota Serang memilih membuka formasi jauh lebih terbatas karena menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Pandeglang mengangkat PPPK paruh waktu sebanyak 5.816 orang. Sedangkan Pemkab Serang mengangkat PPPK sebanyak 2.630 orang.
Kasus yang dialami para PPPK di Pemkab Serang adalah contoh nyata ketika mereka tidak kunjung mendapatkan bayaran selama 2 bulan setelah menerima SK sebagai PPPK. Masalahnya jelas. Pemkab kesulitan menyisir anggaran untuk alokasi gaji mereka. Alhasil, setelah didesak para PPPK, akhirnya DPRD dan Pemkab Serang membuat keputusan besaran nominal insentif (bukan haji) PPPK yang rata-rata di angka satu juta rupiah.
Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan penataan honorer menjadi PPPK bukan lagi wacana administratif, melainkan perubahan struktur kepegawaian dalam skala besar. Namun di balik angka yang impresif itu, muncul pertanyaan mendasar, apakah kapasitas fiskal daerah benar-benar siap menanggung konsekuensinya?
Kebijakan PPPK lahir dari semangat reformasi birokrasi nasional. Negara ingin menutup praktik tenaga honorer tanpa kepastian status. Pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB dan dukungan teknis Badan Kepegawaian Negara menegaskan bahwa penataan non-ASN harus diselesaikan melalui mekanisme PPPK.
Baca juga Nasib Pegawai Paruh Waktu Pemkab Serang : Diberi SK Dahulu, Digaji Kemudian
Pemerintah pusat berulang kali menekankan bahwa kebijakan ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan profesionalitas aparatur. Dalam berbagai kesempatan, pejabat kementerian menyatakan bahwa penataan honorer melalui PPPK bertujuan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Prinsipnya jelas: negara ingin aparatur yang tertata dan terlindungi.
Namun dalam praktik desentralisasi fiskal, terdapat persoalan yang tak bisa diabaikan. Kebijakan disusun secara nasional, tetapi kewajiban pembiayaan sebagian besar berada di daerah. Pemerintah daerah harus menanggung gaji, tunjangan, serta jaminan sosial PPPK melalui APBD masing-masing.
Di sinilah muncul ketidakseimbangan antara kewenangan kebijakan dan tanggung jawab fiskal. Ketika jumlah pengangkatan meningkat signifikan dalam waktu singkat, belanja pegawai daerah ikut melonjak. Ruang fiskal yang sebelumnya terbatas menjadi semakin sempit.
Sejumlah pemerintah daerah mulai merasakan tekanan nyata. Ada yang harus menyesuaikan ulang prioritas belanja. Ada yang menunda program pembangunan non-prioritas. Bahkan muncul kondisi di mana pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu membayar kewajiban PPPK secara tepat waktu karena keterbatasan kas.
Dalam berbagai forum kebijakan publik, pejabat pemerintah pusat menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap harus mempertimbangkan kemampuan anggaran sebelum mengusulkan formasi PPPK. Pernyataan ini penting, tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa tekanan penataan honorer sering kali berjalan lebih cepat daripada kesiapan fiskal daerah.
Kondisi tersebut menciptakan dilema kebijakan. Jika daerah tidak mengusulkan formasi, penataan honorer terhambat. Jika daerah mengusulkan dalam jumlah besar, beban anggaran meningkat tajam.
Inilah ruang problematik dalam hubungan pusat dan daerah: kebijakan nasional menuntut percepatan, sementara kapasitas fiskal daerah bergerak dengan ritme yang berbeda.
Di sisi lain, kita juga melihat dampak sosial dari perubahan status kepegawaian ini. Pengangkatan sebagai ASN, meskipun berbasis kontrak, membawa perubahan psikologis yang kuat. Status baru menghadirkan rasa aman, kebanggaan, dan optimisme. Tidak sedikit PPPK yang mulai menata ulang kehidupan ekonominya, meningkatkan konsumsi, mengambil kredit perumahan, atau merencanakan masa depan dengan asumsi pendapatan yang stabil.
Euforia ini dapat dipahami. Bertahun-tahun menjadi honorer tanpa kepastian tentu menimbulkan kerentanan ekonomi. Namun ketika perubahan gaya hidup terjadi lebih cepat daripada stabilitas fiskal pemerintah daerah, risiko sosial ikut meningkat. Ketika hak keuangan terlambat dibayarkan atau kontrak tidak diperpanjang, dampaknya bukan hanya administratif, tetapi juga sosial ekonomi.
Situasi ini seharusnya menjadi alarm kebijakan. Reformasi birokrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan kepastian justru berpotensi melahirkan ketidakpastian baru apabila tidak diiringi desain pembiayaan yang realistis.
Ketika belanja pegawai terus meningkat, ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya berpotensi tergerus. Pada titik tertentu, daerah bisa menghadapi trade-off yang berat antara membayar aparatur dan membiayai pembangunan.
Kita tentu tidak ingin reformasi aparatur berujung pada melemahnya kapasitas pelayanan publik. Tujuan utama birokrasi adalah melayani masyarakat, bukan sekadar menambah struktur kepegawaian.
Karena itu, kita perlu melihat kebijakan ini secara kritis dan proporsional. Kita mendukung penataan aparatur. Kita mendukung perlindungan bagi tenaga honorer. Tetapi kita juga harus memastikan bahwa kebijakan berjalan selaras dengan kemampuan fiskal daerah.
Kita perlu keberanian untuk mengevaluasi.
Kita perlu ruang untuk mengkritisi.
Kita perlu memastikan keseimbangan antara mandat kebijakan dan kapasitas anggaran.
Evaluasi bukan bentuk penolakan terhadap reformasi, melainkan upaya menjaga keberlanjutan kebijakan itu sendiri. Tanpa evaluasi, kebijakan yang baik bisa berubah menjadi beban struktural jangka panjang.
Pada akhirnya, stabilitas fiskal daerah bukan sekadar urusan angka dalam APBD. Ia menentukan kualitas pelayanan publik, arah pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Banten secara keseluruhan.
Euforia boleh saja hadir, tetapi kewaspadaan harus tetap dijaga. Reformasi birokrasi harus berjalan seiring dengan kehati-hatian fiskal.
Karena masa depan pelayanan publik di Banten tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak aparatur yang diangkat, tetapi oleh seberapa sehat keuangan daerah yang menopangnya. Dan untuk itu, kita semua perlu terus mencermati, mengawal, dan menilai kebijakan ini dengan jernih. (red)
