BANTEN – Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) mendesak seluruh jajaran Komisioner Bawaslu dan KPU Kabupaten Serang diganti buntut Mahkamah Konstitusi (MK) putuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati Serang.
Direktur Eksekutif JRDP Jhody Fauzi mengatakan, penggantian seluruh jajaran Komisioner Bawaslu Kabupaten Serang harus dilakukan oleh Bawaslu RI, karena telah gagal melakukan pengawasan Pilkada Kabupaten Serang tahun 2024, sehingga mengakibatkan PSU yang harus dilakukan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Serang.
“Kami anggap Bawaslu gagal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas,” jelasnya melalui keterangan resminya, Selasa, (25/02/2025).
Lihat juga Andika Hazrumy Dapat Kesempatan Kedua, MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Serang
Jhody menuturkan, Mahkamah Konstitusi (MK) hanya menegaskan kembali bahwa benar telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Serang. Ini terlihat ketika dugaan mobilisasi kepala desa dan keterlibatan Mendes di Pilkada dijadikan pertimbangan oleh MK dalam memutuskan perkara tersebut. Karena sejatinya dugaan pelanggaran tersebut sudah dilaporkan tapi tidak ditindaklanjuti secara tegas oleh Bawaslu.
Jhody menegaskan, banyak sekali laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Serang termasuk dugaan pelanggaran oleh Mendes, kepala desa, maupun ketua APDESI Kabupaten Serang. Selain itu, Bawaslu juga sempat melakukan OTT Pelaku politik uang di salah satu wilayah di kabupaten serang.
“Semua ini terjadi akibat gagalnya pengawasan Bawaslu. Dari semua dugaan pelanggaran yang ada, tidak ada sanksi tegas yang diterapkan kepada semua pelanggar,” katanya.
Melalui putusan MK ini, kata Jhody, MK menegaskan bahwa MK bukan Mahkamah Kalkulator yang hanya berbicara soal angka-angka. Tetapi proses kemurnian suara pemilih juga menjadi pertimbangan MK dalam memutus perkara tersebut.
“Seharusnya, perkara-perkara yang masuk ke Bawaslu diputus dan ditindak secara tegas apabila melanggar ketentuan perundangan,” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya juga menyebut bahwa Bawaslu dan KPU telah gagal dalam melakukan sosialisasi tentang netralitas. Menurutnya, sudah sepatutnya jajaran KPU Kabupaten Serang juga diganti dan dievaluasi. Berdasarkan catatannya, banyak perangkat desa yang menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Dengan adanya putusan MK, kami mempertanyakan kinerja KPU dalam merekrut bada ad hoc nya. Apakah badan ad hoc yang direkrut netral atau berpihak,” tuturnya.
Jhody menerangkan, berkenaan dengan PSU dimaksud, penting untuk ditekankan
bahwa kontestasi dalam PSU ini dilakukan dengan memedomani pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam putusan. Yaitu dengan pengawasan yang lebih intensif terhadap netralitas kepala desa dan aparatur desa serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada. (ukt)
