Mahasiswa di Banten Gelar Aksi Indonesia Gelap, Tolak Kebijakan Pemerintah yang Rugikan Rakyat
BANTEN – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Ciceri Memanggil menggelar unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap memprotes sejumlah kebijakan Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ratusan mahasiswa itu berjalan kaki dari depan kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten menuju kawasan Bunderan Ciceri, Kota Serang, Banten dengan membawa bendera dan spanduk.
Koordinator massa aksi, Naufal Arul mengatakan demo kali ini dilakukan untuk merespons isu politik nasional. Terkait Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menuai banyak polemik.
“Jelas ini sangat memberikan kerugian bagi kami. Apalagi rakyat kecil,” katanya di sela-sela aksi unjuk rasa, Rabu, (19/02/2025).
Menurut Naufal, aksi “Indonesia Gelap” merupakan representasi terhadap kekhawatiran, kecemasan mahasiswa terhadap program-program yang telah disahkan oleh pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat dan lebih mementingkan kepentingan penguasa.
“Aksi Indonesia Gelap ini menjadi salah satu bentuk protes kami terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat seperti pendidikan serta keadilan sosial,” tegasnya.
Lihat juga Dana dari Pusat untuk Infrastruktur Banten Jadi Nol Rupiah
Naufal menegaskan, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan antara lain cabut Inpres nomor 1 tahun 2025, mencabut proyek strategis yang bermasalah mengingat banyaknya proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap sebagai alat perampasan tanah rakyat.
Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta kesehatan menjadi prioritas utama. Mereka juga menolak revisi Undang-Undang (RUU) Minerba yang dianggap sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap kampus dan dunia akademik.
“Selain itu, kita juga meminta agar delapan warga Padarincang yang masih ditahan oleh aparat kepolisian agar dapat dibebaskan,” tuturnya.
Naufal berharap dengan adanya aksi ini pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat mendengar dan segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dibuat. (ukt)
